Samarinda – Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan pembangunan rumah dinas bagi personel Detasemen Polisi Militer (Denpom) VI Samarinda akan dibangun Mei mendatang.
Saat ini, proses perencanaan teknis tengah dikebut dan ditargetkan rampung dalam waktu tiga minggu ke depan.
Bila tidak ada kendala, pekerjaan fisik akan dimulai pada akhir Mei 2025 dan diproyeksikan rampung dalam waktu empat hingga lima bulan.
“Targetnya tiga minggu dari sekarang perencanaan teknis sudah selesai. Setelah itu, kita langsung masuk ke tahapan konstruksi. Estimasi saya, akhir Mei pekerjaan fisik sudah bisa dimulai,” ujar Andi Harun usai meninjau langsung lokasi proyek, di Jalan Rifadin, pada Jumat 18 April 2025.
Proyek ini merupakan bagian dari kesepakatan tukar guling aset antara Pemerintah Kota Samarinda dan Denpom VI.
Lokasi lama Denpom yang berada di Jalan Merdeka kini dialihfungsikan menjadi kawasan pasar buah.
Sebagai kompensasi, Pemkot menyediakan lahan baru dan membangun 20 unit rumah dinas untuk anggota Denpom.
“Ini bagian dari kerja sama saling hibah. Denpom menyerahkan lahan di Merdeka untuk pembangunan pasar buah, sementara kita siapkan lahan pengganti dan rumah dinas yang layak. Ini juga menunjukkan sinergi antara Pemkot dan institusi TNI dalam mendukung penataan kota,” jelas Andi.
Dalam proses peninjauan, Andi Harun menemukan sejumlah catatan penting di lapangan. Salah satunya adalah kondisi topografi yang rawan longsor.
Untuk itu, Pemkot langsung mengalokasikan anggaran khusus guna membangun turap pengaman demi menjamin keselamatan dan keberlangsungan bangunan.
“Setelah saya lihat langsung ke lapangan, saya minta penanganan longsor diprioritaskan. Mulai Senin, tim teknis akan melakukan sondir tanah untuk menentukan metode dan daya tahan konstruksi turap. Tiga minggu ke depan akan ada paparan teknis di hadapan saya,” katanya.
Tak hanya soal turap, Andi Harun juga menyoroti kebutuhan infrastruktur dasar seperti jaringan air bersih dan listrik.
Meski jaringan induk air bersih sudah masuk ke lingkungan tersebut, distribusi ke rumah-rumah belum maksimal karena belum adanya booster.
Ia langsung meminta manajemen PDAM untuk segera mengajukan kebutuhan anggaran guna menyambung jaringan sekunder.
“Saya sudah minta direksi PDAM untuk hitung berapa kebutuhan anggarannya. Jangan sampai rumahnya sudah siap, tapi airnya belum masuk. Ini harus dikerjakan paralel,” ucapnya.
Begitu pula dengan jaringan listrik dan jalan lingkungan. Ia telah meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta instansi terkait untuk memastikan seluruh sarana pendukung selesai tepat waktu.
Termasuk pembangunan jalan masuk dan gapura kawasan, yang sudah dianggarkan dalam APBD 2025.
“Jalan dari arah depan itu memang melewati lahan masyarakat yang telah dihibahkan kepada Pemkot. Syukurnya, anggarannya sudah tersedia untuk pembangunan jalan dan gapura,” ujar Wali Kota.
Andi Harun berharap, ketika rumah-rumah ini selesai dibangun, para personel Denpom bisa langsung menempatinya dengan fasilitas yang lengkap dan memadai.
Ia menekankan bahwa pembangunan tidak boleh setengah-setengah, dan harus menjamin kenyamanan serta keamanan penghuni.
“Intinya, seluruh infrastruktur pendukung harus selesai bersamaan. Air, listrik, akses jalan, dan fasilitas lingkungan harus sudah ada sebelum rumah ini dihuni. Saya tidak mau ada yang setengah jadi,” tegasnya.
