Mengoptimalkan penggunaan jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus penugasan (JBKP) seperti RON 90 atau Pertalite, pemerintah terus mencari solusi alternatif. Salah satu langkah terbaru dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Yang sedang menyiapkan opsi baru tanpa harus menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 tahun 2014.
Sebagaimana diketahui, dalam rencana Revisi Perpres 191/2014, pemerintah sebelumnya menyiapkan opsi pembatasan pemakaian BBM Pertalite akan disesuaikan berdasarkan kriteria kendaraan atau kriteria mesin melalui Cubicle Centimeter (CC).
PT Pertamina Persero
Namun, pembatasan pembelian Pertalite sesuai dengan kriteria itu belum bisa berjalan lantaran revisi Perpres 191/2014 tak kunjung tuntas. Padahal, pihak PT Pertamina (Persero) sudah membuka bagi pelanggan yang ingin mendapatkan Pertalite untuk mendaftar di MyPertamina.
Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman membenarkan, bahwa pihaknya sedang menyiapkan opsi lain terkait dengan pemakaian BBM Pertalite ini.
Dia bilang, opsi tersebut sambil menunggu revisi Perpres 191/2014 terbit. “Kami terus mengawasi agar kuota Pertalite cukup hingga akhir tahun. Saat ini yang sedang dikaji adalah seperti yang berlaku di solar, misalnya kendaraan pribadi maksimal 60 liter/hari, bagaimana untuk Pertalite, berapa yang wajar kebutuhan masyarakat pengguna Pertalite per hari,” ungkap Saleh kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (19/5/2023).
Saleh menlanjutkan, bahwa opsi baru ini juga disiapkan tentunya untuk konsumen non transportasi seperti nelayan dan UMKM yang juga memakai BBM Pertalite. “Nah seperti solar kan perlu rekomendasi dari dinas terkait. Ini juga sedang kami pelajari instrumen pengaturannya. Agar komsumsi pertalite tepat sasaran,” tandas dia.
Namun, Saleh belum bisa membeberkan berapa kira-kira pembatasan pembelian Pertalite untuk per harinya. Yang jelas, kata Saleh hal ini masih dalam kajian sehingga belum ada pengaturan pembatasan BBM Pertalite sampai hari ini.
Asal tahu saja, BPH Migas menetapkan kuota BBM Pertalite hingga akhir tahun mencapai sebesar 32,56 juta kilo liter (KL). Sampai pada April 2023 lalu, konsumsi Pertalite sudah mencapai 28% atau 9,2 juta KL.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) telah melakukan uji coba pembelian BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, pada empat wilayah di Indonesia yaitu Aceh, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Timika.
Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengungkapkan bahwa uji coba pembelian Pertalite yang dilakukan saat ini bertujuan agar penyaluran subsidi BBM bisa lebih tepat sasaran.
Program Subsidi MyPertamina
Irto juga mengungkapkan uji coba yang dilakukan saat ini agar kuota yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk BBM Pertalite yaitu sebesar 32,56 juta kilo liter (kl) tahun 2023 ini tidak kurang atau realisasi penyerapannya tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan.
“Prinsipnya pengaturan perlu kita lakukan agar subsidi bisa tepat sasaran dan tidak melebihi kuota yang ditetapkan Pemerintah,” jelas Irto kepada CNBC Indonesia, Senin (15/5/2023).
Dengan begitu, Irto mengimbau masyarakat yang hendak mendapatkan BBM Pertalite tanpa batasan bisa mendaftarkan kendaraannya melalui Program Subsidi Tepat MyPertamina.
“Kami mengimbau masyarakat untuk mendaftarkan kendaraannya melalui subsiditepat.mypertamina.id,” tambah Irto.
Irto menjelaskan, pembatasan pembelian BBM Pertalite ini dilakukan bagi yang belum mendaftar pada Program Subsidi Tepat MyPertamina. Pasalnya, saat ingin membeli BBM Pertalite, petugas akan melakukan scan QR Code untuk mendeteksi apakah konsumen sudah terdaftar atau belum.
Bila sudah mendaftar, maka menurutnya konsumen tidak dibatasi pembeliannya. “Bagi yang sudah terdaftar, dapat membeli BBM Pertalite tanpa ada batasan. Proses untuk mendaftar dan mendapatkan QR Code juga sangat singkat,” pungkasnya.
Meski begitu, pada dasarnya aturan mengenai pembatasan BBM bersubsidi, khususnya Pertalite masih digodok pemerintah.