Samarinda – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bakal menerapkan Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional pada 2024. Kendati begitu, sifatnya tak langsung mengikat penuh.
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo menjelaskan, saat resmi menjadi kurikulum nasional, tidak berarti semua sekolah langsung mengubah kurikulumnya. Ada tahapan-tahapan yang bisa dilakukan satuan pendidikan sebelum sepenuhnya menerapkan Kurikulum Merdeka.
Pejabat yang akrab disapa Nino tersebut menerangkan, pendekatan secara bertahap dilakukan sejak awal Mendikbudristek Nadiem Makarim menjabat. Langkah awal waktu itu adalah mengevaluasi Kurikulum 2013 yang dinilai terlalu kaku.
Kemudian, pada 2020 Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum baru yang sempat dinamai kurikulum prototipe. Berlanjut ke 2021, kurikulum prototipe diuji coba ke 3 ribuan sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan (PK).
Karena dinilai membawa perubahan positif, pada 2022 penerapan Kurikulum Merdeka dibuka untuk umum. Nino mengaku sempat kaget lantaran 140 ribu satuan pendidikan langsung mendaftar untuk ikut melakukan transformasi pembelajaran.
“Tahun ini kita tidak akan mewajibkan juga. Tahun 2023 masih voluntary,” ungkapnya.
Karena diimplementasikan bertahap, tak ada kegaduhan yang terjadi di akar rumput. Meski ada sedikit keriuhan di tingkat politik. Selain itu, pergantian tersebut tak menyebabkan trauma seperti sebelum-sebelumnya. Waktu itu, pergantian kurikulum dilakukan sangat cepat. “Tiba-tiba langsung jadi kurikulum nasional, itu heboh sekali. Kita belajar dari itu,” sambungnya.
Disinggung soal jaminan kurikulum tak berubah lagi mengikuti slogan ganti menteri ganti kebijakan, Nino menegaskan, kebermanfaatan dari Kurikulum Merdeka akan menjadi jaminan.
