Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas menyebut pihaknya sampai dengan saat ini masih belum melakukan kontrak maupun lelang besar-besaran dengan negara asal impor beras. Meskipun izin impor sudah dipegang. Adapun alasannya agar jumlah impor beras yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada, tidak kekurangan maupun kelebihan.
Untuk tahap pertama, Bulog akan mendatangkan 100 ribu ton beras impor. Ini harus dilakukan untuk pengadaan beras bantuan sosial (bansos) yang akan diberikan kepada 21 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dimana masing-masing mendapatkan jatah 10 kg.
“Belum, jadi kita sesuai dengan kebutuhan. Jadi gini, kalau kita prediksi untuk bansos besok setelah kita hitung-hitung, daripada terlambat, kita datangkan yang 100 ribu ton dulu. Sesuai antisipasi, jangan nanti kita sudah menyalurkan sekarang tapi yang kedua macet, nah yang nerimanya kasian kan,” ungkap Buwas saat ditemui di Kanwil Perum Bulog Jakarta dan Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (6/4/2023).
“Kalau kita prediksi untuk bansos besok setelah kita hitung-hitung, sekarang ini peningkatannya sampai 100 ribu ton, kita menyalurkan lagi bulan apa nih? Tanggal berapa? Kira-kira prediksi harian ini berapa? Prediksinya umpama 5 ribu ton, dalam 2 minggu, capaiannya berapa kali-kaliannya cukup nggak untuk penyaluran bansos kedua ini? Oh kurang 100 ribu ton, umpamanya dari pada terlambat, maka kita datangkan yang 100 ribu dulu,” terangnya.
Dikarenakan dalam proses pendatangan beras impor sendiri bukan suatu hal yang mudah, saat ini Buwas mengaku telah menjalin komunikasi dengan negara asal impor beras. Dia mengatakan, pihaknya telah mencari negara mana yang sekiranya sanggup mengirimkan beras untuk Indonesia.
“Kita ini memang belum lelang, tapi kita sudah warning–warning ke sana. Umpamanya, kamu sanggup berapa nih kalau saya datangkan bulan ini, umpamanya 25 ribu ton, oke kita kunci. (Cari lagi) kamu sanggup berapa? 10 ribu, oke,” ucap Buwas.
Namun, Buwas mengatakan bahwa pihaknya tidak akan melakukan kontrak terlebih dahulu, sebab dia masih akan terus melihat perkembangan-perkembangan yang ada. Karena jika sudah ada kontrak, maka beras tersebut mau tidak mau harus tetap didatangkan meskipun beras di dalam negeri sudah surplus.
“Jadi untuk bulan ini kita gitu kan, tapi belum kita kontrak, kita ikuti perkembangan-perkembangan. Karena kalau sudah ada kontrak mau nggak mau harus kita datangkan. Nanti kalau kita datangkan tapi kita nggak perlu gimana? Nah masalah lagi,” pungkasnya.
