Kutai Timur – Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) membuat Wakil Gubernur (Wagub) Seno Aji prihatin.
Keprihatiannya itu karena kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat sebanyak 3.055 kasus sepanjang 2022-2024. Kemudian, pada periode yang sama tercatat jumlah korban sebanyak 3.298 perempuan dan anak.
Data itu berdasarkan catatan aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim.
“Miris dan prihatin, maka kita harus cepat bertindak. Pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak sudah menjadi amanat undang-undang,” tegasnya, Minggu, 25 Mei 2025.
Seno menyatakan keprihatinannya itu saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Urusan P3A se-Kaltim di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur (Kutim), Bukit Pelangi Sangatta.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pihak pemerintah provinsi (pemprov) sangat mendukung upaya-upaya pemberdayaan sekaligus melindungi perempuan dan anak.
“Kami terus mendorong kabupaten dan kota tercipta kondisi ramah perempuan dan peduli anak,” kata ujarnya.
Salah satu wujud dukungan pemprov, lanjut Seno, yakni dengan memberikan perhatian untuk menciptakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). “Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus kita maksimalkan,” katanya.
Hingga saat ini sembilan daerah di Kaltim sudah menyandang status dengan kategori KLA. “Semoga Mahakam Ulu segera masuk kategori KLA, sehingga genap sepuluh kabupaten dan kota kita masuk kategori KLA,” ujar Wagub Seno.
Kepala DP3A Kaltim Noryani Sorayalita menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya menekan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang hingga saat ini masih memprihatinkan.
“Kondisi ini menjadi fokus kerja kami guna meminimalisasi kasus dengan program nyata yang melibatkan lintas sektor,” ujarnya.
Selain itu, membentuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Program ini diinisiasi sejak 2020 pada 138 desa percontohan di 71 kabupaten/kota se-Indonesia.
“Hingga April 2024 tercatat 1.967 desa dan kelurahan telah berkomitmen serta mengimplementasikan program DRPPA,” sebutnya.
