Komisi VII DPR RI Bahas RKA Kementerian ESDM dan Progress Divestasi Saham PT Vale Indonesia dalam Rapat Kerja Bersama Menteri Arifin Tasrif

Selain itu, Rapat Kerja pada hari ini juga membahas mengenai beberapa isu penting lainnya. Misalnya seperti progress divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO), lalu mengenai progress regulasi terkait ekspor pasir laut atau sedimen.

Komisi VII DPR RI Soroti Pengambilalihan Saham PT Vale Indonesia oleh Pemerintah

Kemudian yang terakhir mengenai progress pengembangan Blok Masela. Adapun, rapat sendiri dimulai sekitar pukul 14.20 WIB dan dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto dan bersifat terbuka.

Sebelumnya Komisi VII DPR RI memang cukup fokus dalam proses divestasi saham PT Vale Indonesia. Bahkan Komisi VII meminta Arifin Tasrif mereview kembali pengajuan perpanjangan Kontrak Karya (KK) oleh PT Vale Indonesia yang akan habis pada 2025 mendatang.

Pasalnya, pelepasan saham 11% ke negara belum memenuhi syarat untuk Vale mendapatkan peralihan status Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Seperti diketahui, pengambilalihan 11% saham ini terkait dengan kewajiban divestasi 51% saham Vale kepada Indonesia, sebelum Vale mengajukan perpanjangan. Namun, Wakil Ketua Bambang Hariyadi menilai pengambilalihan 11% saham Vale masih belum memenuhi syarat.

Menurut Bambang, hal tersebut terjadi lantaran pemerintah Indonesia melalui MIND ID saat ini baru memegang kepemilikan saham Vale sebesar 20%. Dengan demikian, apabila Vale menawarkan sahamnya sebesar 11% untuk diambil negara, maka sejauh ini baru 31% saham yang dipegang pemerintah Indonesia.

Bambang menjelaskan kondisi tersebut terjadi lantaran kepemilikan saham publik sebesar 20,7% di PT Vale Indonesia tidak jelas asal usulnya. Bahkan berdasarkan informasi yang diperoleh, saham publik sebesar 20,7% diduga bukan dikuasai oleh pasar domestik melainkan perusahaan cangkang milik Vale sendiri.

Baca Juga: Nama Cawapres Anies Sudah Ada, Ini Bocoran Cawapres Ganjar-Prabowo