Kritik JK terhadap Kebijakan Jokowi Tak Perlu Dilanjutkan

Dalam sebuah pernyataan, mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan kritik tajam terhadap kebijakan subsidi BBM yang dilakukan selama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Meskipun ia tidak mempermasalahkan adanya subsidi tersebut, JK menekankan pentingnya agar subsidi tidak diberikan secara terus menerus.

“Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu,” kata dia dalam sesi Nation Hub CNBC Indonesia, dikutip Minggu (21/5/2023).

Menurutnya masyarakat sebenarnya mampu membeli BBM, bahkan tanpa ada kebijakan subsidi. Ini juga terjadi saat dia menjabat wapres tahun 2005 lalu, yang saat itu melakukan kenaikan BBM sampai 100%.

“Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya,” ujarnya.

Selain itu, JK juga menyinggung nilai ekspor yang naik. Namun nyatanya tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang baik juga.

JK juga mengatakan kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah sudah tepat. Namun catatannya adalah dampaknya belum maksimal untuk masyarakat Indonesia.

“Hilirisasi itu baru memiliki dampak yang baik kalau dikerjakan oleh usaha nasional. Kalau semuanya oleh asing, maka dampaknya menjadi kecil,” kata dia.

Kebijakan pemerintahan Jokowi saat ini pun harus dievaluasi secara terus menerus.

Pemerintah selanjutnya tidak punya kewajiban untuk melanjutkan kebijakan yang ada sekarang.

“Pemerintah siapa pun di masa mendatang harus evaluasi ini. Jangan mengikuti kebijakan pemerintah yang sekarang,” pungkasnya.