Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud menyarankan agar para pelaku usaha perhotelan beradaptasi di tengah lesunya kegiatan kedinasan yang melibatkan kalangan pengusaha tersebut.
Menurutnya, saat kebijakan efisiensi anggaran diterapkan pemerintah, maka kegiatan seperti rapat, sosalisasi, dan forum resmi yang sebelumnya biasa digelar di hotel dialihkan ke gedung-gedung milik pemerintah.
Aset pemerintah untuk kegiatan tersebut, seperti aula kantor kedinasan atau fasilitas internal pemerintahan di kawasan Jalan Gajah Mada, Samarinda.
“Pemerintah dan dewan juga lebih banyak berkegiatan di kantor masing-masing,” ujarnya usai menghadiri Musrenbang RPJMD 2025–2029 di Pendopo Odah Etam, Senin, 5 Mei 2025.
Adapun anggaran yang dipangkas dampak dari efisiensi tahun ini sekitar Rp700 miliar. Selain pengurangan kegiatan, Hasanuddin juga menggarisbawahi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai faktor utama memburuknya situasi.
Dari semula sekitar Rp21 triliun, APBD Kaltim diperkirakan hanya sekitar Rp18 triliun ke depan. Kondisi ini menuntut pemerintah membatasi pengeluaran non-esensial, termasuk belanja jasa hotel.
Situasi ini diperparah oleh pembatasan kunjungan kerja lintas daerah, baik oleh pemerintah provinsi maupun DPRD dari luar Kaltim. Akibatnya, tingkat okupansi hotel di berbagai kota/kabupaten menurun.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, Hasanuddin juga pelaku usaha perhotelan untuk mulai beradaptasi dengan strategi baru. Selain itu, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam mencari solusi jangka panjang.
