Samarinda – Direktorat Jenderal Cipta Karya menyatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) telah mencapai 22 persen hingga akhir Februari 2022.
”Kita telah membangun Istana dan kemudian juga membangun kantor kemenko. Empat-empatnya sudah kita bangun dengan sistem sharing office terlebih dahulu,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti seperti dilansir dari Antara.
Dia menjelaskan, jalan penghubung, jalan provinsi, maupun jalan distrik, juga diklaim telah dibuat. Mantan Direktur Bina Penataan Bangunan PUPR tersebut menambahkan, fasilitas pokok, layaknya penyediaan air, bendungan, serta pengadaan kawasan pembuangan akhir sampah, juga telah disediakan.
Saat ini, menurut dia, proses pembangunan masuk pada tahap pengadaan jalan tol. Pembuatan jalan bebas hambatan itu ditujukan untuk mempersingkat waktu perjalanan dari Balikpapan menuju IKN Nusantara, yang kelak bisa ditempuh hanya dalam waktu 30 menit.
”Ini untuk meyakinkan bahwa Indonesia telah membangun Ibu Kota Nusantara. Ini juga akan mempermudah investor karena infrastrukturnya sudah siap,” ujar Diana.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR/Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel mengatakan, pemerintah maupun parlemen satu suara terkait pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara.
”Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan itu, ada UU yang dibuat parlemen. Jadi, dasar pemikiran IKN ini menimbang UU No 3 Tahun 2022, bahwa tujuan pemindahan untuk memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota negara,” jelas Rachmat Gobel.
Dukungan DPR dari sisi aturan itu menjadi sinyal bahwa pemerintah maupun parlemen sepakat bahwa pengalihan pusat pemerintahan ke wilayah tengah Indonesia itu menjadi sebuah terobosan baik. Tata kelola itu kelak diharapkan mewujudkan ibu kota negara yang modern, berkelanjutan, dan bisa menjadi acuan bagi pengelolaan wilayah lainnya di Tanah Air.
Pengusaha asal Gorontalo itu menambahkan, pemangku kepentingan turut belajar dari pengalaman pandemi 2020. Saat itu, banyak masyarakat kesulitan karena ekonomi yang tidak merata antardaerah.
”Oleh karena itu, pasca Covid-19 ini suatu momentum presiden ingin mendorong pemerataan ekonomi,” terang Rachmat Gobel, politikus Partai Nasdem tersebut.
Berkaca dari kerja sama antara pemerintah dan parlemen, para investor asing, tak terkecuali Jepang, tidak perlu ragu untuk mengambil peran dalam pembangunan IKN. Pemerintah Indonesia dan puluhan pengusaha dari Federasi Bisnis Jepang (Keidanren) bertemu di Tokyo, Jepang, Selasa (28/2/2023).
Rachmat yang menjadi inisiator acara dialog bisnis tersebut hadir mewakili parlemen Indonesia, didampingi sejumlah anggota DPR.
