Kukar – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN), agar menjaga netralitas menjelang Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kukar, 19 April mendatang.
Sekretaris Daerah, Sunggono menyampaikan bahwa Kukar merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota di Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan PSU. Status ini menempatkan Kukar dalam sorotan pemerintah pusat terkait dinamika politik dan netralitas aparatur pemerintahan di daerah.
“Kabupaten Kutai Kartanegara adalah salah satu Kabupaten dari 24 Kabupaten Kota lainnya di Indonesia yang menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU),” ujar Sunggono di hadapan para peserta apel, Senin, 14 April 2025.
Ia menjelaskan bahwa empat hari sebelumnya, dirinya telah mengikuti rapat koordinasi melalui video konferensi bersama Wakil Menteri Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Kukar melaporkan kondisi terkini seputar kesiapan dan dinamika daerah menjelang PSU.
“Jadi 24 kabupaten kota ini setiap hari dipantau kondisi dan perkembangan situasi politiknya,” lanjutnya.
Sejalan dengan pemantauan ketat dari pemerintah pusat, Sunggono memberikan penekanan khusus terhadap pentingnya menjaga netralitas ASN, terutama dalam aktivitas bermedia sosial.
Ia menegaskan bahwa perilaku ASN, baik dalam tugas resmi maupun di ruang digital, harus mencerminkan integritas dan profesionalisme.
“Oleh karena itu saya minta kawan-kawan ASN yang mungkin masih umpat-umpatan main-main di medsos tolong jangan, karena sanksi hukumnya semakin lebih tegas,” tegasnya.
Peringatan tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendukung pelaksanaan PSU yang jujur, adil, dan transparan.
Menurut Sunggono, netralitas ASN bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari etika pelayanan publik yang harus dijunjung tinggi oleh setiap aparatur negara.
Sunggono juga menyampaikan bahwa beberapa hari ke depan akan menjadi periode yang sangat sibuk bagi penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Ia meminta dukungan penuh dari seluruh ASN dan non-ASN dalam menjaga stabilitas dan kelancaran proses demokrasi tersebut.
