Jakarta – Berita mengenai penolakan Amerika Serikat (AS) terhadap nikel Indonesia dalam rangka program subsidi hijau melalui kredit pajak Inflation Reduction Act (IRA) masih menjadi perbincangan di Indonesia. Kementerian Perdagangan juga memberikan tanggapannya terkait penolakan tersebut.
Bara Krishna Hasibuan, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional, mengakui bahwa saat ini Indonesia belum memiliki perjanjian dagang dengan AS untuk melakukan perdagangan mineral strategis dalam program Mining Zone. Hal ini disampaikan pada Kamis (22/6/2023).
Optimis Ekspor Nikel Indonesia ke AS Melalui IPEF
Sementara, paket kebijakan subsidi hijau AS tersebut hanya berlaku bagi negara yang sudah memiliki perjanjian dagang (Free Trade Agreement/ FTA) dengan Negeri Paman Sam tersebut.
Namun, Bara mengatakan hal tersebut tidak menjadi masalah, karena Indonesia bisa masih bisa mengekspor mineral strategis tersebut ke AS melalui jalan alternatif yang disebut sebagai Indo-Pacific Economy Framework (IPEF).
Bara mengatakan saat ini pihaknya sedang dalam tahap negosiasi dengan IPEF tersebut.
“Memang dalam IRA itu ada satu pasal yang menyebutkan AS bisa mengimpor barang strategis mineral itu dari negara yang punya perjanjian dagang dengan Amerika. Saat ini memang Indonesia nggak punya. Tapi kita cukup optimis bahwa mekanisme lain seperti misal namanya Indo-Pacific Economy Framework yang negosiasinya sedang berjalan,” jelas Bara kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Kamis (22/6/2023).
Selain itu, Bara mengatakan bahwa Indonesia berperan aktif dalam mekanisme dagang IPEF tersebut. Dia mengatakan bahwa melalui mekanisme tersebut, Indonesia menjalin kerja sama dengan AS dalam perdagangan hasil mineral yang telah diolah dalam negeri.
“Kita mengambil peran yang sangat aktif yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga yang kita harap dalam IPEF itu bisa juga ada semacam kerja sama bilateral antara Indonesia dan AS, sehingga barang-barang kita yang dihasilkan dari raw material kita bisa masuk ke AS,” tambahnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya turut buka suara perihal ‘pengucilan’ nikel dari Indonesia oleh Amerika Serikat (AS) ini. Luhut menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pihak AS perihal tersebut.
Luhut menyampaikan, bahwa ekspor nikel ke negara Eropa termasuk AS hanya 1%, sementara 99%-nya di ekspor ke China.
“Kalau Anda tidak setuju, saya bilang ke White House it’s okay, kita buka 99% ke China, tapi mereka bilang jangan, tapi mereka punya Inflation Reduction Act (IRA),” terang Luhut, Jumat (9/6/2023).
Luhut menyampaikan bahwa Indonesia akan memiliki produksi baterai lithium untuk kendaraan listrik pada tahun 2025. Untuk itu, industri hilir nikel juga akan semakin dikembangkan, termasuk pabrik daur ulang baterai kendaraan listrik.
Dengan ini, Indonesia sebagai negara berkembang tidak akan lagi diatur-atur oleh negara maju.
