BPHN Indonesia Raih Penghargaan Open Government Partnership Awards 2023

Tallin – Pemerintah Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) meraih penghargaan prestisius dalam Open Government Partnership (OGP) Awards 2023, Rabu (6/9/2023).

Melalui program Perluasan Bantuan Hukum bagi Individu dan Kelompok Rentan di Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berhasil mengungguli 8 nominasi program serupa dari negara-negara regional Asia Pasifik lainnya.

Penghargaan ini menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung transparansi dan keterbukaan pemerintahan yang berpihak pada kelompok masyarakat kecil dan rentan.

Related Posts

Gun Gun Tegaskan Komitmen Menuju Indonesia Emas 20245

19 Agustus 2024

Promosikan Produk Unggulan Daerah, Kemenkumham Canangkan Tahun Indikasi Geografis

26 Oktober 2023

“Program Bantuan Hukum adalah bentuk komitmen dari pemerintah melalui BPHN dalam memperluas ‘access to justice’, terutama pada individu dan kelompok rentan di Indonesia.” Kepala BPHN, Widodo Ekatjahjana saat menerima penghargaan tersebut dalam acara puncak OGP Summit 2023 di Tallin, ibu kota Estonia.

Dalam upayanya mewujudkan akses keadilan bagi kelompok masyarakat rentan, pemerintah melalui BPHN telah mengambil berbagai langkah strategis. Sebanyak 619 pemberi bantuan hukum (PBH) telah terverifikasi dan terakreditasi oleh BPHN untuk periode 2022-2024. Lebih dari 6.200 advokat dan 5.700 paralegal juga tergabung dalam PBH terakreditasi, membentuk jaringan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu contoh yang menyorot pentingnya program ini adalah kisah Tajudin, seorang penjual cobek di Tangerang Selatan, yang mengalami penahanan selama 9 bulan tanpa bukti yang kuat. Kasus seperti Tajudin mengilustrasikan betapa sulitnya mencari keadilan bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.

“Kasus seperti Tajudin menjadi sorotan yang memperlihatkan pentingnya program bantuan hukum dari pemerintah dalam memperjuangkan keadilan sosial,”ungkap Widodo.

Selama tahun 2022, total 9.389 orang menerima bantuan hukum litigasi, 2.737 di antara penerimanya berjenis kelamin perempuan termasuk 521 orang yang menerima bantuan hukum litigasi pidana anak dan 10 orang penerima bantuan hukum disabilitas.

Widodo juga mengungkapkan bahwa total anggaran program bantuan hukum tahun ini mencapai Rp 56,3 miliar, dengan harapan dapat menyentuh lebih banyak individu dan kelompok rentan yang sering kesulitan mengakses keadilan.

“Total anggaran program bantuan hukum yang disiapkan pemerintah pada tahun ini sebesar Rp 56,3 miliar. Diharapkan anggaran ini dapat tersalurkan lebih luas, dan merangkul berbagai individu maupun kelompok rentan yang sering kali kesulitan mendapatkan akses keadilan,” ujarnya.

Open Government Partnership (OGP) adalah inisiatif global yang digagas oleh Indonesia dan tujuh negara lainnya untuk mendorong keterbukaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan inklusif. Dengan 76 negara anggota sejak tahun 2011, OGP mengutamakan kolaborasi melaui proses ko-kreasi dengan masyarakat sipil dalam mewujudkan keterbukaan pemerintah.

Pada tahun 2022, Kementerian Hukum dan HAM dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk keterbukaan pemerintah di sektor skses terhadap keadilan, yang terdiri dari IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia dan YLBHI, melakukan ko-kreasi guna menghadirkan manfaat bantuan hukum yang lebih luas berlandaskan kondisi dan kebutuhan hukum di lapangan dengan penyelenggaraan survei kebutuhan hukum bagi kelompok rentan.

Penghargaan ini bukan hanya sebuah capaian, tetapi juga tonggak bersejarah dalam perjuangan menuju keadilan yang merata bagi seluruh warga negara.

Melalui program Perluasan Bantuan Hukum bagi Individu dan Kelompok Rentan di Indonesia, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil bagi mereka yang membutuhkan. Indonesia dengan bangga mengukuhkan perannya dalam mewujudkan masyarakat yang lebih berkeadilan.