Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Hartono Basuki, yang juga menyoroti lemahnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) beberapa waktu lalu.
Ia menilai banyak pekerja konstruksi di lapangan belum memperoleh perlindungan yang layak, baik dari sisi alat pelindung diri (APD) maupun jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Banyak pekerja kita di lapangan masih kerja tanpa APD, bahkan pulang jalan kaki karena tak disediakan transportasi. Ini jelas tidak manusiawi,” tegasnya saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, pada Selasa 1 Juli 2025.
Menurutnya, proyek sebesar IKN seharusnya menjadi contoh dalam penerapan K3, bukan justru menjadi sorotan karena buruknya perlindungan tenaga kerja. Ia menyebut banyak pekerja yang direkrut dari pihak ketiga tanpa pengawasan ketat terhadap pemenuhan hak-haknya.
“Kalau proyek besar seperti ini saja abai, bagaimana proyek yang lebih kecil?” katanya.
Hartono juga menekankan bahwa pemerintah dan kontraktor harus memperhatikan aspek keselamatan kerja, bukan hanya mengejar target pembangunan fisik. Ia mengingatkan bahwa risiko kecelakaan kerja di sektor konstruksi cukup tinggi, sehingga penegakan standar K3 wajib dikedepankan.
DPRD Kaltim, lanjutnya, mendorong agar pengawasan lapangan lebih ditingkatkan. Ia menilai laporan administratif saja tidak cukup untuk memastikan semua pekerja benar-benar terlindungi.
“Kita tidak bisa hanya percaya pada laporan. Harus ada inspeksi langsung, terutama di area padat seperti sekitar IKN,” terangnya.
Dia berharap seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, kontraktor, hingga lembaga pengawas, benar-benar serius dalam menjamin keselamatan pekerja.
Menurutnya, keselamatan kerja tak boleh dikorbankan hanya demi efisiensi anggaran.
