Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sayid Muziburrochman, mengusulkan agar pengelolaan segmen 0–12 kilometer Sungai Mahakam diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Sayid berpendapat bahwa pengalihan pengelolaan ini penting untuk memastikan fokus yang lebih besar dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sungai, terutama Jembatan Mahakam I, yang menjadi jalur vital bagi masyarakat Samarinda dan sekitarnya.
“Kami berharap jalur Mahakam ini diserahkan ke Pemprov Kaltim, agar pembangunan dan pengelolaannya bisa lebih fokus, terutama terkait Jembatan Mahakam I,” ujarnya usai RDP pada Senin, 28 April 2025.
Menurut Sayid, sangat penting untuk tidak membiarkan pengelolaan sungai tetap berada di tangan lembaga dengan kapasitas terbatas.
Dengan dikelola langsung oleh pemerintah provinsi, berbagai perbaikan, termasuk pembangunan fender pelindung serta pengawasan arus pelayaran, dapat dilakukan lebih efisien guna mencegah insiden serupa.
Sayid juga menekankan bahwa fokus utama DPRD Kaltim adalah memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat.
“Yang terfokus saat ini adalah Jembatan Mahakam I, sementara di Kota Bangun, Dondang, mungkin ada insiden juga yang tidak terekspos. Jadi ini untuk keselamatan warga harus menjadi prioritas,” ujarnya dengan tegas.
Di kesempatan yang sama, Sayid menambahkan bahwa pengalihan pengelolaan Sungai Mahakam ke Pemprov Kaltim juga bertujuan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis yang sering terhambat akibat pengelolaan yang terpisah.
DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi proses pengalihan pengelolaan ini demi memastikan keselamatan, kelancaran transportasi, dan keberlanjutan infrastruktur vital di Bumi Mulawarman.
Sebelumnya, kejadian pertama penabrakan fender pada 16 Februari 2025 oleh tongkang PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudra. Sementara penabrakan fender pada 26 April 2025 oleh PT Energi Samudera Logistic.
