Jakarta – Dalam beberapa waktu terakhir, IMF telah mengejutkan Indonesia dengan permintaannya agar pemerintah secara bertahap menghapus kebijakan larangan ekspor mineral mentah dan mengurangi fokus pada hilirisasi industri pertambangan.
IMF memandang bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan hilirisasi, perlu dilakukan analisis yang cermat terkait biaya dan manfaat yang terkait. IMF juga memberi peringatan agar kebijakan hilirisasi ini tidak menimbulkan dampak negatif pada negara-negara lain. IMF menyatakan, “Kerugian fiskal yang terkait dengan pendapatan tahunan yang hilang pada saat ini tampaknya tidak signifikan, dan harus diperhitungkan sebagai bagian dari evaluasi biaya-manfaat ini,” seperti yang dikutip dari laporan mereka pada hari Minggu (9/7/2023).
Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi pertambangan Indonesia. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain.
Lalu apa kata Prabowo Subianto terkait dengan hal ini di dalam negeri?
Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan RI terus mendorong hilirisasi sebagai upaya menjaga sumber daya alam negara. Menurutnya, kebijakan yang selama ini menjadi prioritas Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ini bertujuan untuk memakmurkan masyarakat.
“Indonesia diberi kekayaan berlimpah luar biasa, dengan kekayaan itu kalau kita bisa olah, hilirisasi, kita jadi negara yang makmur,” kata Prabowo saat menghadiri Rakernas Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI) di Jakarta, Jumat (7/7/2023).
Prabowo memandang penerapan hilirisasi atau pengolahan sumber daya alam di dalam negeri dapat meningkatkan nilai tambah bagi rakyat. Ia pun memberi contoh hilirisasi pada sejumlah komoditas, khususnya nikel dan kelapa sawit.
“Nikel dibandingkan (dijual mentah) dengan diolah di Indonesia, bisa belasan kali nilainya kalau kita olah di dalam negeri. Kelapa sawit kalau diolah di Indonesia nilainya luar biasa. Nilai tambahnya luar biasa,” tuturnya.
Prabowo mengakui menerapkan hilirisasi memang bukan hal mudah. Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan, siapa pun yang bakal melanjutkan kepemimpinan Jokowi.
“Ini arah kita. Siapa pun yang meneruskan, harus meneruskan (hilirisasi) dengan baik,” ujar Prabowo.
Jokowi telah berulang kali mengungkapkan bahwa hilirisasi adalah salah satu program unggulan dan prioritas untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang ada di dalam negeri.
Sejak 2020, Indonesia telah melakukan hilirisasi nikel yang berhasil memberi nilai tambah signifikan. Pemerintah pun melanjutkan kebijakan ini di sejumlah komoditas lain mulai dari bauksit hingga tembaga dan emas. Menurut Jokowi, sumber daya alam harus dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
