Samarinda –Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan sebenarnya Pulau Maratua dan Derawan telah dikenal oleh wisatawan mancanegara. Sebagian besar tamu resort di kawasan itu merupakan wisatawan asing yang rutin berkunjung tiap tahun.
“Jadi sebenarnya destinasi ini sudah masuk radar wisata internasional. Hanya saja masih ada tantangan besar yaitu tingginya biaya transportasi ke sana,” jelas Sri Wahyuni, Senin, 14 April 2025.
Ia mengungkapkan mahalnya biaya perjalanan disebabkan oleh keterbatasan akses menuju Maratua, yang merupakan salah satu pulau terluar Indonesia.
Hingga kini, rute perjalanan masih sangat bergantung pada moda transportasi udara berukuran besar.
Lebih lanjut, Sri memaparkan bahwa pernah muncul rencana untuk menjadikan Bandara Maratua sebagai bandara internasional.
Namun, gagasan tersebut belum dapat terwujud karena terkendala oleh regulasi penerbangan dan belum adanya fasilitas pendukung seperti kantor imigrasi.
“Kita harus pahami bahwa sebagai negara kepulauan, tidak semua bandara bisa dijadikan pintu masuk internasional. Tapi kehadiran bandara di Maratua saja sudah menjadi bentuk komitmen Pemprov Kaltim dalam membuka akses wisata,” ujarnya.
Terkait minat investor dari Inggris, Sri menyebutkan bahwa saat ini Pemprov Kaltim melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) telah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di kawasan Derawan.
UPTD tersebut sedang dalam proses transformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Transformasi ini, menurutnya, menjadi langkah penting mengingat adanya bantuan dari donatur Inggris yang disalurkan melalui Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).
Bantuan tersebut merupakan kelanjutan dari kunjungan Duta Besar Inggris ke Kaltim tahun lalu.
“Saat kunjungan Dubes Inggris, mereka bertanya apa yang bisa mereka bantu untuk Kaltim. Kita jawab bahwa pengembangan kawasan Maratua membutuhkan dukungan. Mereka tertarik dan akhirnya melalui YKAN memberikan bantuan,” jelasnya.
Ia berharap, BLUD yang akan dibentuk nanti dapat mengadopsi sistem pengelolaan pariwisata berbasis konservasi seperti yang diterapkan di Papua.
“Harus ada satu operator tunggal yang bertanggung jawab. Ini penting karena kawasan ini memiliki nilai konservasi tinggi. Pengelolaan yang baik akan menjamin kenyamanan wisatawan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. BLUD akan berperan sebagai operator, agar wisata di kawasan ini dikelola secara elegan dan berstandar internasional,” tuturnya.
Sebagai tindak lanjut, Sri menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim akan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di Berau dalam waktu dekat.
Kegiatan ini akan melibatkan berbagai pihak untuk menyusun sistem pengelolaan destinasi yang inklusif, profesional, dan berkelanjutan.
“Kita ingin semua pihak, termasuk masyarakat lokal, terlibat aktif mendukung pengembangan pariwisata di Maratua dan sekitarnya dengan standar pelayanan internasional,” tutupnya.
