Isi Perut Freeport yang Sudah Ada Sejak 1967

Area pertambangan tembaga dan emas milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Tembaga Pura, Timika, Papua masih gilang-gemilang. Sejak ditetapkan sebagai Kontrak Karya (KK) oleh pemerintah tahun 1967, ternyata tambang ini belum akan habis hingga tahun 2050-an.

Hal itu yang kemungkinan membuat mata pemerintah menjadi ‘hijau’ melihat konsesi tambang Freeport Indonesia itu. Makanya, pemerintah memiliki niatan untuk menambah porsi kepemilikan saham di Freeport Indonesia sebanyak 10% dari yang saat ini dimiliki sebanyak 51,2%.

Tambang Papua Memiliki Cadangan Mineral Melimpah

Sepertinya yang dikatakan oleh Chairman of The Board & CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson sebelumnya. Ia bilang, tambang PTFI yang berada di Tembagapura Papua masih menyimpan banyak cadangan mineral. Bahkan, mineral tersebut masih bisa diolah atau diproses lebih dari tahun 2041.

“Kami percaya sumber daya yang ada (di Tembagapura) bisa melebihi 2041. Kami pun harus mengidentifikasi sumber daya tersebut lewat eksplorasi dan analisis. Kami pun tengah melakukan pembicaraan dengan pemerintah sehingga kami bisa mengambil kesempatan tersebut untuk stakeholders dalam proyek jangka panjang ini,” tutur Adkerson dalam orasi ilmiah di Universitas Hasanuddin, Makassar beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, tambang milik PTFI yang berlokasi di Tembagapura masih belum sepenuhnya dilakukan eksplorasi. PTFI mencatat cadangan yang ada saat ini bisa ditambang hingga 2052.

Setidaknya, masih terdapat sumber daya potensial yang tersimpan sebanyak 3 miliar ton untuk dikembangkan. Berkat cadangan tersebut, potensi pendapatan bagi pemerintah bisa mencapai US$ 80 miliar hingga 2041.

PTFI pun sudah berencana menambah investasi hingga 2041. Investasi yang digelontorkan sebesar US$ 18,6 miliar, termasuk pembangunan smelter kedua di Gresik, Jawa Timur.

“Dalam 20 tahun ke depan kita berencana menggelontorkan hampir US$ 20 miliar, yang mana US$ 3 miliar untuk pembangunan smelter di Gresik,” ujar Adkerson.

Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengatakan bahwa cadangan mineral mulai dari emas hingga tembaga yang ada di tambang Grasberg, Freeport bisa lebih dari 20 kali lipat dari yang ada saat ini.

Potensi tersebut, kata Presiden Jokowi, dapat dimanfaatkan di dalam negeri, sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Saya meyakini bisa 20 kali, kadang tidak saja bahan mentah, bukan tembaga, tapi emas juga kita kirim. Mana kita tahu? Nanti smelternya jadi emasnya mungkin lebih banyak dari tembaganya tapi kita belum tahu karena ada produksi di smelter,” katanya.

Para Menteri Kompak Tambah 10% Saham di Freeport

Rencana pemerintah menambah 10% saham Freeport itu diungkapkan langsung oleh Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia. Ia bilang, pada tahun 2024 potensi utang atas pengambil alihan saham Freeport beberapa waktu yang lalu akan lunas.

“Maka pemerintah sedang memikirkan perpanjangan (IUPK Freeport) dengan penambahan saham, di mana pemerintah nambah saham 10%. Ini sebagai bocoran aja nanti akan kami umumkan resmi, masih dalam pembahasan,” ujar Bahlil dikutip Rabu (3/5/2023).

Lantas jika menengok potensi penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia yang masih cukup menjanjikan. Seberapa besar sebetulnya cadangan yang masih tersimpan di tambang yang berlokasi di Papua tersebut dan berapa lama umur tambangnya?

Menteri BUMN Erick Thohir turut mendukung rencana penambahan porsi saham di Freeport Indonesia. Ia bilang, penambahan saham perlu dilakukan karena bisa berdampak positif bagi negara.

“Nanti kalau kontraknya sudah selesai, mau diperpanjang, ya nambah saham dong,” kata Erick di kantornya, Jakarta, Rabu (3/5/2023).

Menurutnya, penambahan saham di PTFI, maka ini bisa berdampak pada peningkatan pendapatan negara, baik dari sisi pajak maupun pembagian dividen.

“Kalau nambah saham, kan pemasukan negara nambah, pajak nambah, bisa juga nambah-nambah dividen,” ungkapnya

Erick menyebut, rencana penambahan saham Indonesia di PTFI merupakan salah satu dari tiga permintaan pemerintah kepada Freeport. Selain penambahan porsi saham, pemerintah juga akan meminta penambahan pejabat Direksi Freeport yang berasal dari Putra Daerah Papua.

“Sudah seyogyanya putra-putra daerah terbaik di Papua mendapat kesempatan. Dan saya sudah lihat waktu turun ke lapangan, banyak putra yang berpotensi jadi direktur. Jadi saya sudah minta ke Freeport menambah satu direktur dari Putra Daerah dan alhamdulillah keinginan saya waktu itu sudah tercapai. Ketika saya menjabat saya minta tambah, waktu itu dikasih, nah sekarang saya minta nambah lagi,” jelasnya.

Pemerintah Dorong Pembangunan Smelter di Gresik dan Papua

Permintaan terakhir, lanjut Erick, terkait komitmen penyelesaian pembangunan smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur, bisa segera terwujud. Bahkan, tak hanya di Gresik, Erick pun meminta agar ada tambahan pembangunan smelter di Papua yang disesuaikan dengan produktivitas Freeport.

“Kita mendorong penyelesaian smelter yang ada di Gresik sesegera mungkin dan nanti pengembangan ke depan pun bukan tidak mungkin ada smelter tambahan di Papua. Kita harus dorong itu,” pungkasnya.

Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID, Dilo Seno Widagdo mengungkapkan, pihaknya harus siap bila diberi penugasan oleh pemerintah untuk ‘mencaplok’ saham Freeport lebih banyak.

“MIND ID selaku BUMN harus selalu siap bila diberi penugasan oleh pemerintah selaku pemegang saham mayoritas di MIND ID,” jelas dino kepada CNBC Indonesia saat dihubungi, Rabu (3/5/2023).