Samarinda – Dua jembatan bailey bakal dipasang di Jalan Rifadin yang ambles akibat tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) beberapa waktu lalu.
Pemasangan dua jembatan darurat dengan panjang masing-masing 30 meter itu bakal dijalankan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim dan bersifat sementara hingga jembatan permanen dibangun.
Tujuan pemasangan dua jembatan bailey untuk kembali menyambung arus lalu lintas yang putus di jalan nasional penghubung antara pusat Kota Samarinda dengan wilayah barat, termasuk menuju ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selain melayani lalu lintas warga, jalur ini juga dilalui oleh kendaraan logistik dan distribusi kebutuhan pokok.
Dalam proses pemasangan jembatan bailey yang ditargetkan rampung selama delapan hari ini, pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus melakukan pengawalan.
Salah satunya mengoordinasikan dengan pihak kepolisian yang telah menyiapkan pengalihan arus lalu lintas guna mengurangi kemacetan saat pemasangan bailey berlangsung.
Petugas juga dikerahkan untuk membantu pengaturan di lapangan dan memastikan keselamatan pengguna jalan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR & PERA) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda mengimbau masyarakat agar bersabar dan mematuhi arahan petugas saat melintas di titik jalan yang rusak.
Kondisi jalan yang rusak itu ambles sepanjang 15 meter, lebar 14 meter, dan kedalaman 2,5 meter.
“Keselamatan warga dan kelancaran akses tetap menjadi perhatian utama. Kami harap masyarakat memahami bahwa ini solusi jangka pendek sambil menunggu konstruksi permanen,” ujarnya di DPRD Kaltim, Jumat, 23 Mei 2025.
Terkait dengan perencanaan jembatan permanen, dinyatakan tengah disiapkan dengan bentangan diperkirakan mencapai 20 meter dan empat lajur kendaraan.
Anggaran pembangunan diperkirakan kurang dari Rp10 miliar, disesuaikan dengan karakteristik lokasi dan volume lalu lintas.
Namun, untuk mengakses dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) dari Kementerian PUPR, diperlukan sejumlah dokumen pendukung.
Salah satunya adalah surat tanggap darurat dari Pemerintah Kota Samarinda yang saat ini masih dalam proses penyelesaian.
“Kalau pembangunan permanennya sudah jalan, Bailey-nya akan ditarik. Untuk sekarang, kita fokus bantu percepatan pengerjaan di lapangan,” jelas Firnanda.
