Korut Ancam Tindakan Nuklir Menyusul Kedatangan Kapal Induk AS di Korea Selatan

Pernyataan menteri pertahanan juga menuduh AS dan Korsel meningkatkan ketegangan di kawasan sambil mengkritik pertemuan pertama oleh Nuclear Consultative Group (NCG) mereka.

Menurut pernyataan Kang, visibilitas yang terus meningkat dari pengerahan kapal selam nuklir strategis dan aset strategis lainnya mungkin berada di bawah ketentuan penggunaan senjata nuklir yang ditentukan dalam undang-undang DPRK (Republik Demokratik Rakyat Korea).

Pernyataan Kang ditujukan pada kapal selam rudal balistik AS kelas Ohio yang bersenjata nuklir yang tiba di sebuah pelabuhan di selatan kota Busan awal pekan ini.

Kementerian Pertahanan Nasional Korsel juga mengatakan bahwa pertemuan NCG dan pengerahan USS Kentucky hanyalah tindakan pencegahan defensif terhadap ancaman nuklir dan rudal Korea Utara.

“Korea Utara tidak akan mendapatkan konsesi dari aliansi Korea Selatan-AS untuk pengembangan dan ancaman nuklirnya yang hanya akan memperburuk isolasi dan kesulitan,” kata kementerian Korsel dalam sebuah pernyataan.

Tahun lalu, negara tertutup itu mengkodifikasi undang-undang nuklir baru yang menyatakan statusnya sebagai negara bersenjata nuklir “tidak dapat diubah”.

Ankit Panda dari Carnegie Endowment for International Peace yang berbasis di AS, mengatakan undang-undang nuklir itu menguraikan serangkaian keadaan luas di mana Korut mungkin menggunakan nuklir, dan mereka menunjukkan bahwa mereka melihat kunjungan kapal selam ini konsisten dengan kondisi tersebut.

“Namun secara lebih luas, saya pikir mereka berusaha menghalangi Washington untuk mengatur pertunjukan jaminan tambahan seperti ini untuk Korea Selatan,” kata Panda.

Adapun, laporan KCNA muncul setelah seorang tentara AS melintasi perbatasan ke Korut pada Selasa, saat ketegangan meningkat antara kedua Korea dan AS. Namun, Korut belum mengomentari insiden yang melibatkan tentara AS itu.