Samarinda–Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan tambahan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sekitar Rp 7 triliun hingga Rp 8 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk persiapan pengembangan lahan bagi investor di IKN.
”Angka ini merupakan tambahan baru karena Pak Presiden meminta tanah untuk investor dipersiapkan,” ungkap Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata seperti dilansir dari Antara.
Kendati demikian, dia menjelaskan, permintaan tersebut belum final. Hal itu lantaran terdapat kemungkinan kenaikan jumlah tambahan anggaran.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan, alokasi anggaran pembangunan ibu kota negara (IKN) mencapai Rp 23,6 triliun pada 2023.
”Pada 2023, alokasi anggaran IKN dimasukkan pagunya ke dalam kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polri, dan Kementerian Investasi,” terang Suharso.
Suharso menjelaskan, alokasi anggaran IKN terbesar berada dalam pagu anggaran Kementerian PUPR, yakni sebesar Rp 20,8 triliun untuk sarana dan prasarana dasar seperti istana dan kompleks perkantoran.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menambahkan, pembangunan IKN pada 2023 berfokus untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang akan dilakukan dengan anggaran Rp 20,8 triliun dari APBN. Termasuk untuk air baku, air minum, sanitasi, serta drainase.
”Mudah-mudahan pada 2024 KIPP tahap pertama ini bisa selesai,” ujar Basuki.
Reporter : Antara
