Samarinda – Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, mengukuhkan dan memimpin prosesi serah terima jabatan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dari DR. Felix Joni Darjoko, AK., M.EC.DEV. kepada Edy Suharto, AΚ. Μ.Μ pada Senin 30 Juni 2025 di Pendopo Lamin Etam, Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada, Samarinda.
Gubernur Rudy menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada pejabat baru Kepala Perwakilan BPKP Kaltim yang resmi dikukuhkan hari ini. Ia juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pejabat sebelumnya, Felix Joni Darjoko, atas pengabdian dan dedikasinya selama menjabat.
“Kami ucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada pejabat baru yang hari ini resmi dikukuhkan sebagai Kepala BPKP Kaltim. Semoga sukses dalam berbakti dan membawa semangat baru dalam memperkuat pengawasan keuangan daerah,” ujar Rudy Mas’ud.
Ia menekankan bahwa pergantian jabatan ini merupakan bagian dari adaptasi terhadap dinamika pembangunan ke depan, yang membutuhkan sosok pemimpin kompeten dan mampu menjalankan tugas serta tanggung jawab dengan baik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Gubernur juga menyebutkan bahwa selama masa tugasnya, Felix telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mendampingi Pemprov Kaltim, khususnya dalam pengawasan sektor-sektor strategis seperti pertambangan, pengelolaan sumber daya alam, dan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) yang akurat dan real time melalui aplikasi finansial sistem.
“Terima kasih, apresiasi kami yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Felix Joni Darjoko. Kami sangat merasakan kemajuan signifikan selama masa tugas beliau,” ungkap Gubernur.
Lebih lanjut, Rudy menyoroti pentingnya peran BPKP sebagai mitra strategis dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan secara akuntabel dan berorientasi pada hasil. Menurutnya, pengawasan harus tepat sasaran dan tidak boleh disalahgunakan sedikit pun, mengingat tugas utama pemerintah adalah menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat.
“Kami berharap BPKP semakin kuat dalam mendampingi seluruh SKPD dan BUMD, khususnya dalam pelayanan publik. Penyerapan anggaran masih tertinggal, pengawasan harus lebih kencang. Kolaborasi inilah yang dibutuhkan Kalimantan Timur dalam mewujudkan generasi emas,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Kaltim telah meraih opini pengecualian (tanpa temuan) dari BPK selama 12 kali berturut-turut, sebagai bukti keberhasilan koordinasi yang baik antara Pemprov Kaltim dan BPKP dalam pelaksanaan pengawasan internal.
“Ini tidak lepas dari sinergi yang baik dengan BPKP. Karena itu, kami berharap koordinasi yang kuat terus dilanjutkan, termasuk dalam menyikapi APBD Perubahan 2025 dan percepatan pelaksanaan program pembangunan,” ucap Rudy.
Dalam arahannya, Gubernur juga meminta BPKP untuk langsung berkoordinasi dengannya terkait hal-hal strategis menyangkut percepatan anggaran, evaluasi program, hingga pelaporan keuangan yang akurat dan objektif.
“Silpa masih banyak sekali. Akselerasi SPIP sangat penting agar pelaksanaan program tidak menumpuk di akhir tahun. BPKP saya minta langsung koordinasi ke saya untuk memastikan semua tepat waktu dan tepat guna,” tutupnya.
