Jakarta – Pemerintah siapkan 1.000 rumah bersubsidi bagi wartawan. Akses kepemilikan rumah bagi berbagai profesi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Salah satu kelompok yang akan mendapatkan manfaat dari program ini adalah wartawan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk wartawan.
“Kami akan mengadakan pertemuan dengan wartawan, dan saya telah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi bagi mereka,” ujar Sirait, Senin, 31 Maret 2025.
Selain wartawan, program ini juga menyasar tenaga kesehatan, guru, dan nelayan.
Ara, sapaan akrabnya, menjelaskan pemerintah telah menetapkan kuota besar bagi masing-masing kelompok penerima manfaat.
Ia menambahkan bahwa pada tahun ini saja, sebanyak 20.000 guru telah memperoleh rumah subsidi, dengan proses yang sudah dimulai sejak pekan lalu di Bogor.
“Setelah Lebaran, program ini akan dilanjutkan untuk tenaga kesehatan, termasuk bidan, perawat, dan tenaga kesehatan masyarakat, dengan total 30.000 unit rumah. Selanjutnya, nelayan akan mendapatkan 20.000 unit, serta 20.000 unit lainnya untuk guru. Kami juga menyiapkan rumah bagi anggota TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara, mengingat polisi dan TNI Angkatan Darat sudah lebih dulu mendapatkan fasilitas ini,” ungkapnya.
Untuk memastikan kelancaran pembiayaan program ini, Ara menyebutkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), Putrama Wahju Setyawan.
Ia menekankan bahwa keterlibatan bank-bank BUMN menjadi faktor kunci dalam mendukung pembangunan serta distribusi rumah subsidi.
“Setiap bank BUMN memiliki tanggung jawab khusus dalam pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di wilayah tertentu,”terangnya.
Sebagai contoh, Bank Mandiri menangani rumah subsidi bagi TNI Angkatan Darat, sementara BTN bertanggung jawab untuk anggota Kepolisian.
Ara menegaskan bahwa program ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan Bank Indonesia (BI).
Dukungan dari BI mencakup kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KILM), yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan perumahan melalui peningkatan aliran dana
