Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bakal mengintegrasikan dua program unggulan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029. Dua program unggulan itu adalah Gratispol dan Jospol.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyatakan bahwa ada tujuh kegiatan yang masuk dalam Gratispol, yakni gratis bersekolah dari SMA/SMK hingga S3, gratis biaya berobat dan layanan kesehatan berkualitas.
Kemudian, gratis hidup sehat tanpa stunting, gratis internet di setiap desa, gratis seragam sekolah, gratis biaya administrasi kepemilikan rumah dan gratis umrah dan perjalanan religi bagi petugas rumah ibadah.
Sementara, Jospol terdiri dari sembilan kegiatan, yaitu hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern.
Selain itu, pengembangan teknologi dan inovasi di semua sektor perikanan dan kelautan, industri dan layanan publik, peningkatan insentif guru sekolah umum, pesantren serta penjaga rumah ibadah.
Untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan itu dalam program unggulan Pemprov Kaltim, Gubernur Rudy meminta dukungan para kepala daerah untuk mendukungnya.
“Karena itu kami sangat berharap dukungan semua pihak, termasuk para bupati dan wali kota, untuk menyelaraskan misi pembangunan masing-masing dengan Gratispol, Jospol, dan kebijakan nasional Asta Cita Presiden,” ungkapnya di Musrenbang Lamin Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Senin, 5 Mei 2025.
Harum, sapaan akrab Rudy Mas’ud menyebut forum Musrenbang sebagai momen strategis untuk merumuskan substansi utama RPJMD 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 bersama seluruh pemangku kepentingan.
Ia menekankan pentingnya transformasi ekonomi Kaltim agar tidak lagi bergantung pada sumber daya alam tak terbarukan seperti batu bara, gas, dan minyak.
Menurutnya, posisi strategis Kaltim di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II membuka peluang besar untuk menjadikan provinsi ini sebagai kekuatan ekonomi baru di Indonesia Timur. “Kita harus membangun hilirisasi untuk transformasi ekonomi berkelanjutan,” tegasnya.
Harum juga menggarisbawahi potensi besar sektor perkebunan, pentingnya pelestarian lingkungan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
“Terpenting lagi, pembangunan Kaltim harus inklusif. Masyarakat harus ikut terdampak dan terlibat dalam pembangunan,” ucapnya.
Rudy menutup sambutannya dengan tekad untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran menjadi di bawah 2 persen sebelum masa jabatannya berakhir.
Saat ini, angka tersebut masih berada di atas 5 persen. “Setiap rupiah dari APBD harus memberikan outcome yang bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, musrenbang tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain anggota DPR RI Sarifah Suraidah Harum, Anggota DPD RI Yulianus Henock, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Kapolda Kaltim, Kajati Kaltim, dan pimpinan DPRD Kaltim.
