Samarinda– Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, mengatakan Kalimantan Timur tidak boleh lagi hanya diam melihat potensi kekayaan daerahnya dikelola pihak lain tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, perjuangan untuk merebut kembali hak pengelolaan alur sungai hingga 12 mil laut dari garis pantai menjadi harga mati yang harus diperjuangkan dengan penuh keberanian dan ketegasan.
“Kita tidak bisa lagi hanya berbicara santun tanpa tindakan nyata. Kita harus berjuang dan merebut hak kita. Selama ini tidak ada satu rupiah pun yang masuk ke PAD dari pengelolaan alur sungai itu,”ungkap Sapto, di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Senin 28 April 2025.
Selain itu, ia mengungkapkan perjuangan ini sudah dimulai sejak lama. Namun, berbagai usaha sebelumnya selalu kandas, baik karena kurangnya kekompakan antar pihak di daerah, maupun karena tekanan dari pusat yang tidak pernah memberikan ruang bagi Kaltim untuk mengelola kekayaannya sendiri.
“Kalau cara baik-baik tidak berhasil, maka kita harus menggunakan semua kekuatan politik yang kita miliki. Kita harus berani. Ini bukan sekadar keinginan pribadi. Ini adalah suara rakyat Kalimantan Timur yang menginginkan kedaulatan atas sumber dayanya sendiri,” ungkapnya denga suara lantang.
Ia memaparkan, alur sungai dan perairan pesisir Kaltim menyimpan potensi luar biasa, mulai dari penarikan retribusi parkir kapal, pemanfaatan zona labuh, hingga zona tambat.
“Semua potensi itu diambil begitu saja, sementara kita hanya menonton. Ini tidak adil. Kita bisa membuat zona-zona pelayanan, membangun pelabuhan-pelabuhan kecil, menarik retribusi dari kapal-kapal yang keluar masuk, semua itu sah jika kita berdaulat atas wilayah kita sendiri,” tegasnya lagi.
Lebih lanjut, ungkap Sapto semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif, untuk berhenti berdebat soal teknis dan mulai bertindak nyata memperjuangkan hak daerah.
Ia menilai, keberhasilan dalam merebut kembali hak kelola ini akan menjadi tonggak sejarah baru bagi Kalimantan Timur.
“Kalau kita diam, kita akan terus menjadi korban dan ini jadi momentum kita dan harus bergerak bersama, satu suara, satu kekuatan. Gubernur, DPRD, seluruh elemen harus bersatu. Kalau kita tidak kompak, hak kita akan terus diinjak-injak,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi untuk masa depan Kaltim. Jika generasi saat ini gagal memperjuangkan haknya, maka anak cucu di masa depan hanya akan mewarisi ketidakadilan dan kehilangan kesempatan untuk membangun daerah dari kekayaannya sendiri.
“Kalau bukan kita yang berjuang sekarang, siapa lagi? Jangan sampai anak cucu kita bertanya, kenapa dulu leluhurnya diam saja saat hak-hak mereka diambil orang lain? Kita harus rebut kembali hak kita, demi masa depan dan keadilan untuk Kaltim,”serunya.
