Samarinda – Belum lama ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memperkenalkan program Gratispol, layanan kesehatan gratis tanpa biaya.
Program ini ditujukan khusus bagi warga yang memiliki KTP Kaltim, sebagai langkah awal dalam reformasi sektor kesehatan di bawah kepemimpinan Gubernur Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, mengatakan layanan ini sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah menjadi peserta BPJS.
“Mulai hari ini, setelah peresmian, seluruh penduduk yang memiliki KTP Kaltim dan sudah terdaftar dalam BPJS bisa langsung menikmati layanan kesehatan secara gratis,”
Bagi warga yang kepesertaannya di BPJS belum aktif, Jaya menjelaskan bahwa aktivasi dapat dilakukan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk. Sementara bagi mereka yang belum memiliki BPJS, tersedia alur pendaftaran yang bisa diakses langsung melalui Dinkes.
“Silakan mendaftar ke Dinas Kesehatan jika belum punya BPJS. Mekanismenya sudah kami siapkan, dan tidak ada batasan kuota selama yang mendaftar adalah warga Kaltim,” jelasnya.
Gratispol dijalankan dengan sistem pendanaan kolektif melalui skema gotong royong BPJS. Pembiayaannya berasal dari kombinasi antara APBN, anggaran daerah kabupaten/kota, dan dana khusus dari Pemprov Kaltim. Jaya memastikan apabila terjadi kekurangan dana, pihaknya siap menanggung selisih tersebut.
“Ini sifatnya kolaboratif. Jika ada kekurangan pembiayaan, Pemprov melalui Dinkes akan menutupinya. Namun untuk tunggakan iuran BPJS yang lama, tetap menjadi tanggung jawab masing-masing peserta,” katanya.
Meski begitu, tunggakan tidak akan menghalangi warga untuk bergabung dalam Gratispol. Peserta hanya diminta untuk menyesuaikan kelas layanan.
“Peserta tidak diwajibkan melunasi tunggakan saat mendaftar ke Gratispol. Tapi, layanan ini hanya mencakup kelas 3, jadi yang berada di kelas 1 atau 2 perlu menurunkan kelasnya terlebih dahulu,” lanjutnya.
Program ini tidak secara otomatis mencakup peserta kelas 1 dan 2 BPJS. Namun, jika ingin memperoleh manfaat Gratispol, mereka dapat beralih ke kelas 3 melalui proses pendaftaran ulang.
“Misalnya Gubernur Rudi Mas’ud berada di kelas 1 dan ingin ikut Gratispol, maka harus mendaftar kembali dan setuju turun ke kelas 3. Karena peserta kelas 1 dan 2 dianggap mampu untuk tetap membayar secara mandiri,” tambah Jaya.
Program Gratispol akan memberikan jaminan layanan kesehatan selama satu tahun ke depan, dengan kemungkinan diperpanjang selama masa program masih berjalan. Dinas Kesehatan berharap warga bisa mengikuti prosedur dengan baik agar manfaat layanan ini bisa dirasakan secara optimal.
“Tujuan utama program ini adalah memberikan jaminan kesehatan yang setara dan inklusif bagi seluruh warga Kaltim. Sepanjang masyarakat mengikuti prosedur, semua layanan dasar bisa diakses tanpa biaya,” tandasnya.
